Wakatobi, Chaneltimur.com – Fraksi Partai Golkar (F-Golkar) DPRD Kabupaten Wakatobi menyampaikan sejumlah catatan tajam dan permintaan penjelasan mendalam terkait rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Tahun 2027.
Pernyataan ini disampaikan juru bicara F-Golkar, Hj Adriani, saat membacakan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Kamis (30/7/2026), terkait pidato penjelasan umum Bupati Wakatobi Haliana atas rancangan KUA/PPAS 2027.
Meskipun menyetujui masuk ke tahap pembahasan, fraksi menekankan anggaran harus berlandaskan keadilan, efisiensi, dan transparansi.
Pendapatan Turun & Aturan Belanja Pegawai
F-Golkar mempertanyakan penurunan proyeksi pendapatan daerah dari Rp670,30 miliar atau turun 1,56 persen. Fraksi meminta alasan pasti dan langkah nyata menjaga kestabilan keuangan daerah.
Begitu pula soal belanja pegawai yang diproyeksikan Rp364,67 miliar. Mengingat aturan batas maksimal 30 persen belanja pegawai berlaku Januari 2027, Golkar menanyakan kesiapan Pemkab menyikapi hal tersebut.
Sorot Pajak Investor Asing
Terkait proyeksi PAD naik 3,28 persen menjadi Rp61,52 miliar, Golkar meminta bukti pendukung. Secara spesifik fraksi menagih laporan penerimaan pajak hotel dan restoran dari perusahaan PMA Wakatobi Dive Resort selama 2025–2026, serta rencana optimalisasinya di tahun 2027.
Mutasi Guru Dinilai Tidak Sesuai Visi
Di luar hitungan anggaran, kebijakan mutasi guru beberapa waktu lalu mendapat kritikan tajam. “Hemat kami, kebijakan ini tidak mencerminkan visi RPJMD 2025–2029 untuk peningkatan kualitas SDM dan tata kelola profesional,” tegas Hj Adriani.
Jalan Desa/Kelurahan Rusak Jadi Prioritas
Terakhir, F-Golkar meminta Pemkab mengalokasikan belanja modal secara nyata untuk memperbaiki jalan poros desa dan kelurahan yang kondisinya sudah rusak berat di seluruh wilayah Wakatobi.
(Sumardin)
