LUWU TIMUR, Chaneltimur.com – Persoalan akses bahan bakar minyak atau BBM untuk kebutuhan petani menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Program Strategis Kementerian Pertanian yang digelar di Aula Kantor Camat Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur, Rabu, 16 September 2026.
Rapat koordinasi itu mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, Bulog, dinas teknis, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP, hingga seluruh penyuluh pertanian se-Kabupaten Luwu Timur. Agenda utama membahas pelaksanaan Program Strategis Kementerian Pertanian, khususnya Serapan Gabah dan E-Bamper.
Dalam sesi diskusi, persoalan BBM mendapat perhatian cukup besar. Sejumlah penyuluh dan peserta rapat menyampaikan keluhan mengenai akses BBM yang dibutuhkan petani untuk menunjang aktivitas usaha tani.
BBM tidak hanya digunakan untuk transportasi petani. Bahan bakar juga menjadi kebutuhan operasional berbagai alat dan mesin pertanian yang digunakan dalam proses produksi.
Peserta rapat berharap ada fasilitasi dan kemudahan bagi kelompok tani untuk memperoleh BBM di SPBU. Persoalan itu dinilai perlu dicarikan solusi karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas pertanian di lapangan.
Aspirasi tersebut mendapat respons dari anggota DPRD Luwu Timur Dapil IV, Wahidin Wahid, Ambrosius Boroallo, dan Andi Surono. Ketiganya menyatakan dukungan terhadap aspirasi petani yang disampaikan dalam forum tersebut.
Mereka mendorong agar persoalan yang disampaikan petani tidak berhenti sebagai catatan dalam rapat, tetapi dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah mekanisme dan kemudahan akses BBM bagi kelompok tani, termasuk BBM yang digunakan untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian.
Anggota DPRD Luwu Timur Andi Surono mengatakan pihaknya siap ikut mengkomunikasikan persoalan tersebut dengan pengelola SPBU.
“Kami siap mengkomunikasikan dengan pihak pemilik SPBU,” kata Andi Surono.
Sementara itu, Wahidin Wahid dan Ambrosius Boroallo juga menyatakan dukungan terhadap upaya memperjuangkan aspirasi petani, khususnya persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional kegiatan pertanian.
Ketiganya merupakan anggota DPRD Luwu Timur dari daerah pemilihan IV yang meliputi Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur.
Bagi peserta rapat, respons legislatif tersebut membuka ruang tindak lanjut terhadap persoalan yang selama ini muncul di tingkat petani. Apalagi, kebutuhan BBM berkaitan dengan mobilitas petani sekaligus operasional alat dan mesin pertanian.
Camat Tomoni Timur Yulius menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi penyuluh yang ditempatkan di wilayahnya. Menurut dia, Tomoni Timur merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Kabupaten Luwu Timur.
Ia berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi pertemuan rutin, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi bahan dalam pembangunan pertanian di daerah.
“Saya berharap dari Rakor penyuluh ini akan ada rekomendasi yang dihasilkan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan di Luwu Timur, terutama yang berpihak kepada petani,” kata Yulius.
Menurut dia, penyuluh memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu mata rantai utama yang menghubungkan program pemerintah dengan petani di lapangan.
Karena itu, camat Tomoni Timur meminta para penyuluh terus meningkatkan kapasitas diri, termasuk kompetensi, inovasi dan kreativitas.
Ia juga mendorong penyuluh memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk mempercepat penyebaran pengetahuan dan informasi pertanian.
“Penyuluh harus terus meningkatkan kompetensi, inovasi dan kreativitas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini agar bisa mentransformasikan ilmunya kepada petani,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut sejak awal diarahkan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi antar-pelaksana, mengidentifikasi perkembangan kegiatan, membahas persoalan dan kendala di lapangan, serta menyusun langkah tindak lanjut untuk mendukung pencapaian target Program Strategis Kementerian Pertanian.
Kehadiran perwakilan Bulog Cabang Palopo, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPRD, para koordinator BPP, serta seluruh penyuluh pertanian se-Luwu Timur membuat forum tersebut menjadi ruang untuk membawa persoalan tingkat lapangan ke dalam pembahasan lintas sektor.
Persoalan BBM menjadi salah satu contoh bagaimana keberhasilan program pertanian tidak hanya berkaitan dengan produksi dan serapan hasil panen. Faktor pendukung seperti transportasi, bahan bakar, dan operasional alat mesin pertanian juga menjadi bagian dari ekosistem produksi yang dirasakan langsung petani.
Forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait, termasuk dalam memperkuat dukungan terhadap kelompok tani dan memperlancar pelaksanaan program pertanian di Luwu Timur.
Dengan demikian, aspirasi yang muncul dari penyuluh dan petani tidak berhenti di ruang rapat, tetapi dapat diteruskan menjadi bahan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Bulog, instansi teknis, pihak SPBU, dan pemangku kepentingan lainnya. (Red)
