Luwu utara, Chaneltimur.com –
Bupati luwu utara indah putri indriani, melantik forum komunikasi badan permusyawaratan desa /FK,BPD kabupaten luwu utara tgl 27/7/2022. Di Aula lagaligo kantor bupati yang di hadiri oleh bupati luwu utara, ketua DPRD lutra dan kadis PMD luwu utara.
“Indah putri indriani” bupati luwu utara menyampaikan dalam sambutannya bahwa pelantikan mengangkat tema menjadi FK.BPD yang aktif dan produktif, ujarnya.
Ketua FK BPD kabupaten luwu utara, Sudirman salomba. mengatakan hari ini resmi di lantik sebagai pengurus FK BPD kabupaten luwu utara periode 2022-2028 dan menjabat sesuai dengan anggaran dasar rumah rangga, Pelantikan ini sebagai tindak lanjut dari musyawarah daerah yang di laksanakan beberapa hari yang lalu.
“Terimah kasih kepada kita semua yang kembali mengamanahkan tugas ini kepada saya dan insyah ALLAH amanah ini kami akan emban”. ujarnya.
Indah putri indriani mengucapkan selamat kepada semua pengurus yang telah di lantik dan saya berharap dapat melaksanakan amanah dan kita berdoa semoga kita semua dalam melaksanakan amanah tersebut selalu diberi kesehatan.
Bupati dua priode ini menjelaskan, ini merupakan periode ketiga dari FK BPD dan ketua terpilih, bapak Sudirman salomba, juga ini sudah masuk periode ke tiga kalinya menjadi pimpinan forum ini. Alhamdulillah suda berusia 14 tahun, waktu yang cukup lama tentu sudah banyak upaya yang di lakukan dalam penguatan ke lembaga dan penguatan ke anggotaan.
Bupati perempuan pertama di sulawesi selatan ini mengatakan dalam sambutannya. forum ini berusaha menjembatani kepentingam dan aspirasi dari anggota BPD yang ada di desa desa, forum ini yang akan menkomunikasikan ke pemangku kepentingan yang lain.
Dalam kehidupan sehari hari, Ada tiga hal prinsip yang harus di pegang.
Yang pertama adalah, respek atau penghargaan yang ke dua adalah, komunikasi dan yang ke tiga adalah kolaborasi, karna tidak semua orang bisa menjadi anggota BPD karna BPD adalah orang yang dipilih langsung oleh masyarakat.
“saya harap FK BPD bisa kerja sama dengan pemerintah desa sesuai dengan regulasi terutama dalam pengawasan anggaran dan kinerja kepala desa”. ujarnya. Lp.(Mikson)
