KENDARI, Chaneltimur.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Hal tersebut ditandai dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2025 oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sultra, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan laporan keuangan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sultra dan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah selama satu tahun anggaran berjalan.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sultra menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sebagaimana capaian yang berhasil dipertahankan pada tahun sebelumnya.
Menurutnya, opini WTP bukan hanya sekadar simbol keberhasilan administratif, tetapi juga merupakan indikator penting atas kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dijalankan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat kembali memperoleh opini terbaik dari BPK RI, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.
Ia menambahkan, capaian opini WTP mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang sehat, mulai dari proses perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban akhir.
Gubernur menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah di lingkup Pemprov Sultra terus didorong untuk meningkatkan disiplin administrasi, ketepatan penggunaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi agar kualitas laporan keuangan semakin baik dari tahun ke tahun.
Menurutnya, pengelolaan anggaran daerah harus benar-benar diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
“Capaian ini menjadi cerminan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI Perwakilan Sultra atas sinergi, pembinaan, dan pengawasan yang selama ini terus terjalin dengan pemerintah daerah.
Ia menilai, peran BPK sangat strategis dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan pemerintah, sekaligus menjadi mitra evaluatif yang membantu pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem administrasi keuangan.
“Kami berharap pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar, objektif, dan memberikan hasil terbaik bagi peningkatan tata kelola keuangan di Sultra,” tutupnya.
Penyerahan LKPD ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sumangerukka dan Wakil Gubernur Hugua, Pemprov Sultra menargetkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, efektif, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Momentum ini juga diharapkan semakin memperkuat posisi Sultra sebagai daerah yang konsisten menjaga standar akuntabilitas keuangan, sekaligus mendukung percepatan pembangunan menuju Sultra yang maju, aman, sejahtera, dan religius. kahar
