SULTRA.Chaneltimur.com – DPD JPKP nasional Sultra melakukan aksi demonstrasi di kantor Walikota Kendari dan kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara. Dalam tuntutan DPD JPKP Nasional meminta kepada walikota kendari untuk segera mencopot dirut PDAM Tirta Anoa Kendari di duga disebabkan karnah Dirut PDAM tidak mampu untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di PDAM.
PDAM Tirta Anoa Kendari memiliki ketunggakan hingga milyaran rupiah di BPJS ketenagakerjaan sehingga kariawan yg berjumlah kurang lebih 324 orang tidak bisa mengklaim BPJS ketenagakerjaan nya.
“Ironisnya Walikota kendari masih tetap mempertahankan dirut PDAM yang jelas-jelas buruk dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya Baik dari segi pelanggan ataupun administrasi keuangan. Ujar korlap”
Kata dia, Jika Walikota kendari tidak bisa mengambil keputusan maka bisa kami pastikan ini akan berdampak dengan integritas beliau yang dimana akan rusak dimata masyarakat kota Kendari, kiranya pak walikota kendari bisa bijak dalam mengambil keputusan agar masyarakat kota Kendari tidak berfikiran negatif, ucap jendral lapangan Rahmat Taslim S.H, Rabu 20/04/2022
Setelah kami ditemui di kejaksaan tinggi ternyata pihak kejaksaan negeri kendari memiliki Memorandum Of Understanding ( MOU ) degan pihak PDAM setelah di klarifikasi oleh pihak kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara, melalui telpon seluler,
Pihak kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara mengarahkan kami ke kejaksaan negeri kendari untuk bertemu salah satu pegawai kejaksaan negeri kendari tetapi pada saat kami kunjungi ternyata pihak kejaksaan negeri kendari tidak berada ditempat
Lanjut dia, Besar dugaan kami pihak kejaksaan negeri kendari melindungi dugaan tindak pidana korupsi PDAM pasalnya pada saat kami mengunjungi kantor kejaksaan negeri kendari tiba- tiba tidak ada ditempat padahal sudah ditelpon oleh pihak kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara dan siap untuk menemui kami
Sekda walikota kendari dalam waktu dekat ini akan melakukan RDP bersama BPJS ketenagakerjaan, PDAM,dan DPD JPKP Nasional Sulawesi tenggara.
Jika Walikota kendari masih tetap mempertahankan dirut PDAM maka kami DPD JPKP Nasional Sulawesi tenggara akan turun kembali dengan masa yang lebih banyak yang tergabung dalam kepengurusan 17 kabupaten kota Sulawesi tenggara.ucap ketua DPD JPKP Nasional Sulawesi tenggara, Woroagi tutupnya”
(Kahar)
