Bupati Bulukumba Terima Penghargaan KPID Sebagai Kepala Daerah Peduli Penyiaran

oleh -11 membaca
oleh

Bulukumba, Chaneltimur.comBupati Bulukumba Muchtar Ali Yusuf menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Peduli Penyiaran pada malam Anugerah Penyiaran yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan.

Penghargaan yang diserahkan Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Daud Kahal, pada acara KPID Award Sulsel yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kabupaten Maros Selasa, 17 Oktober 2023.

Bupati Muchtar Ali Yusuf dinilai memiliki kepedulian dalam mendukung pengembangan program penyiaran melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Swara Panrita Lopi FM Diskominfo dan Persandian.

Kadis Kominfo dan Persandian Daud Kahal menyampaikan kepedulian Bupati sangat terasa bila dilihat dari pengalokasian anggaran dalam rangka revitalisasi peralatan Radio SPL dan kesejahteraan tenaga penyiar dan kru Radio, serta berbagai bentuk penguatan program siaran khususnya dalam mendorong konvergensi radio ke sistem digital.

“Ini adalah penghargaan pertama kali yang diterima oleh Kepala Daerah Bulukumba selama lebih 20 tahun eksistensi Radio SPL FM Bulukumba,” ujar Daud Kahal.

Selain Bupati Bulukumba, tiga Kepala Daerah lainnya mendapatkan penghargaan dengan kategori berbeda yakni Bupati Maros, Walikota Makassar dan Bupati Luwu Utara.

Ketua KPID Sulsel Irwan Ade Saputra menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kepala Daerah yang meraih penghargaan sebagai bentuk kepedulian terhadap lembaga penyiaran yang ada di daerah, serta apresiasi terhadap 116 lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan baik radio maupun televisi yang senantiasa menjadi bagian dari dinamika perkembangan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

“KPID Award ini dilakukan secara obyektif melalui monitoring setiap saat oleh tim yang telah dibentuk,” kata Irwan.

Sementara itu Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menilai pentingnya Media Penyiaran dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan termasuk dalam melakukan kontrol sosial dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta membangun budaya yang sehat dan dinamis dalam kehidupan masyarakat. (Hj. Has)