Kegiatan yang bertemakan “Meningkatkan Keberdayaan Lembaga Desa” tersebut dibuka oleh Sekretaris DPMD, Erwin, yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD se-Kecamatan Malili.
Sekretaris DPMD Kabupaten Luwu Timur, Erwin mengatakan, pertemuan ini digelar untuk memberikan pemahaman kepada BPD agar memahami aturan dan melakukan pengawasan karena ada 3 masalah yang perlu disampaikan ialah pertama menjelang Pilkades, kedua terkait seringnya terjadi temuan administrasi di desa dan terakhir terkait pengelolaan Bumdes.
Terkait Pilkades, pihaknya berharap agar BPD ikut berperan aktif mensukseskan Pilkades, karena menurutnya, dari tiga kali perhelatan Pilkades, isu yang paling banyak dan mengkhawatirkan ialah ijazah palsu. “Jadi kita mengundang BPD sebagai pengawas desa untuk mengontrol ini agar kedepan tidak ada lagi kejadian seperti kemarin, kan tidak enak kalau sudah dilantik baru digugat,” ujarnya.
“Untuk temuan-temuan administrasi yang sering terjadi di Pemerintahan desa, saya berharap BPD untuk selalu mengevaluasi dan mengawasi kinerja perangkat desa, mengingat BPD sudah diberi anggaran untuk membina desa. Namun sebenarnya, inti dari penyebab terjadinya temuan-temuan terebut bisa bermacam-macam, seperti karena perilaku, karena faktor ketidaktahuan, dan karena moral,” ungkap Erwin.
“Dan yang terakhir terkait Bumdes, dimana hampir semua desa sudah memiliki Bumdes, hampir semua desa juga memberikan modal untuk Bumdes, tapi kurang lebih sekitar 30% Bumdes tersebut yang masih aktif, melihat kondisi ini harusnya BPD tidak boleh membiarkan keadaan itu, harusnya BPD memanggil Pemerintah desa dan mempertanyakan penyebab Bumdes tersebut terhenti, itulah tugas dari BPD,” tandasnya.
Sementara Kabid Kelembagaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat DPMD Lutim, Basondeng Abbas yang memprakarsai kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa, maksud dan tujuan pihaknya menggelar sekolah desa ialah bagaimana meningkatkan kapasitas dari Lembaga Kemasyarakatan desa dalam hal ini BPD yang ada di Kecamatan Malili yang nantinya akan jadi percontohan untuk BPD yang ada di kecamatan lain.
Sambung Baso, untuk jangka menengahnya, pihaknya mengupayakan semua desa di kecamatan agar menganggarkan APBDes-nya untuk melaksanakan sekolah desa tersebut kepada masing-masing desanya, melihat masih banyaknya persoalan-persoalan terkait pemilihan kepala desa, temuan-temuan dalam pelaksanaan penyelengaraan Pemerintahan desa dan bagaimana memaksimalkan pengelolaan Bumdes.
“jadi inti dari pertemuan yang kita gelar ini ialah kami sangat berharap kepedulian dari BPD agar lebih meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa di desanya masing-masing,” harap Baso. (ikp/kominfo)
