Bulukumba,Chaneltimur.Com – Pekerjaan proyek pembangunan saluran drainase di Desa sapol ohe, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba mulai di sorot warga dan awak media, pasalnya tidak ditemukan papan informasi. Rabu 30 /11/2022.
Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek.
Baik memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.
“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan,” ungkap salah seorang warga setempat yang enggan disebut namanya.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, dan sekaligus menjadi sorotan warga juga awak media, bahwa proyek yang dibangun menggunakan anggaran Pemerintah itu di Duga proyek siluman, sebab sama sekali tidak bisa diketahui asal usul nya darimana, besar anggaran berapa, volume berapa, serta CV apa yang mengerjakan.
Salah satu pekerja yang sempat di hubungi oleh awak media melalui telepon selulernya mengatakan, bahwa dia tidak tahu menahu tentang pekerjaan drainase ini, saya cuma pekerja, kalau bisa kita hubungi saja pak Sukri di PU.
Selanjutnya Sukri yang dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, kalau proyek ini sama dengan pembabatan di pinggir jalan pemotongan rumput dijalan, terus papan proyeknya ada di Jeneponto dan Sinjai, itu yang mewakili semua kabupaten.
Lanjut Sukri yang tinggal di kajang Herlang ini, kita punya lokasi ini 4 kabupaten, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba dan Sinjai, Papan proyeknya ada di kabupaten Jeneponto sama Sinjai, itu yang mewakili kabupaten lokasi kerjanya.
Galang salah satu pengurus Lidik pro Sempat mempertanyakan soal gambaran dan nilai anggaran yang tertera di papan proyek dan anggaran yang di gunakan di kabupaten Bulukumba.
Sukri menjelaskan bahwa kalau masalah anggaran ada di kantor Makassar karna kita di sini tidak ada kantor kementerian, jadi saya tidak tau itu, kita ini orang kecil tidak tau anggarannya, kita ini hanya tau di lokasi saja apa yang ada di lokasi itu yang kita kerja.
Sukri menambahkan, kami tidak tau kalau masalah anggaran kita lansung saja turun ke Makassar di kantor, kalau anggaran yang di pake adalah anggaran Pusat, lansung di bawa naungan Jokowi melalui kementerian PUPR, tutup Sukri. (gunawan)
