Lutim,Chaneltimur.com – Warga Desa Mahalona mengancam akan melakukan aksi demonstrasi menuntut transfaransi pembagian rumah transmigrasi untuk masyarakat lokal di SP5 Desa Mahalona, Kecamatan Towuti, Jumat 3-12-2021.
Bersama tokoh-tokoh masyarakat, warga meminta pihak pemerintah kabupaten Luwu Timur dalam hal ini dinas transmigrasi untuk membeberkan siapa-siapa nama yang telah ditetapkan sebagai penerima, karena keresahan warga Mahalona disebabkan tidak transfarannya nama-nama yang saat ini akan menerima manfaat berupa hunian diwilayah transmigrasi SP5 Mahalona.
Hendra, tokoh pemuda desa Mahalona kepada pewarta mengatakan kalau warga didesanya hanya menginginkan keadilan, karena pembagian rumah transmigrasi ditempat itu terkesan ditutup-tutupi. Menurutnya, sudah beberapa kali warga mempertanyakan terkait siapa saja 23 kepala keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dalam hal ini pembagian rumah transmigrasi di SP5 namun hingga saat ini warga belum menemukan jawabannya.
“Kami menuntut pemerintah kabupaten Luwu Timur untuk membeberkan nama-nama 23 kepala keluarga penerima rumah ditransmigrasi SP5 Mahalona, terus terang kami masyarakat tidak terima karena tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi penerima manfaat tersebut” ucap Hendra.
“Seharusnya pemerintah melibatkan kami masyarakat seperti sebelum-sebelumnya, jangan sampai warga yang direkomemdasikan sebagai penerima manfaat justru tidak memenuhi syarat sebagai warga penerima manfaat rumah transmigrasi” lanjutnya.
Saat ini, warga Desa Mahalona telah mendirikan tenda dijalan sebagai bentuk protes agar pemerintah kembali merevisi 23 nama yang terkesan ditutup-tutupi serta duduk bersama guna mengetahui siapa yang berhak dan memenuhi syarat menempati rumah transmigrasi agar tidak ada kekacauan dikemudian hari.
Sementara itu, Kepala Desa Mahalona, Russa, saat ditemui disela kegiatan pelantikan PKK Kecamatan Towuti mengatakan, jika persoalan yang dihadapi warga desanya telah dimediasi, bahkan Russa sebagai kepala Desa telah menemui dinas terkait namun belum ada solusi. Namun ia tetap berharap yang terbaik agar tidak ada saling salah paham antara masyarakat dan pengurus transmigrasi.
“Kami sudah bertemu dinas terkait namun belum menemukan solusi, namun kami berharap yang terbaik agar persoalan ini tidak berlarut” tutup kades Mahalona.
Diketahui, dari 115 bangunan rumah transmigrasi di SP5 dari pengaturan sebanyak 55 transmigran lokal, 23 kepala keluarga yang saat ini akan menempati rumah tersebut warga tidak dilibatkan sehingga memunculkan tanda tanya dimasyarakat jangan sampai ada ketidak adilan. (Tim)
