KENDARI, Chaneltimur.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Syahrir, menegaskan bahwa seluruh kabupaten/kota di Sultra memiliki kedudukan yang sama dalam akses pembangunan. Ia memastikan tidak ada daerah yang dianaktirikan.
“Setiap daerah memiliki kekhasan dan potensi masing-masing. Inilah yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta pengalokasian anggaran pembangunan,” ujar Andi Syahrir, Sabtu (14 Februari 2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi dinamika publik terkait alokasi pembangunan di Kabupaten Kolaka Utara, setelah Wakil Bupati Kolaka Utara, Jumarding, menyampaikan hasil Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang digelar di Baubau pada April 2025 lalu. Dalam pernyataan tersebut, Pemprov dinilai belum berkomitmen terhadap hasil rakortekrenbang.
Andi Syahrir menjelaskan, hasil rakortekrenbang yang tertuang dalam berita acara sejatinya merupakan bahan pembahasan prioritas dalam Musrenbang Nasional dan belum menjadi keputusan final untuk dilaksanakan.
“Kedua, hasil rakortekrenbang itu diarahkan untuk kegiatan pada APBD Perubahan 2025 atau APBD Murni 2026. Dua instrumen inilah yang menjadi dasar finalisasi program,” jelasnya.
Ia memaparkan, terdapat lima kegiatan yang disepakati dalam rakortekrenbang untuk Kolaka Utara.
Pertama, pengaspalan Jalan Batu Putih–Porehu dengan target lima kilometer. Namun dalam perkembangannya, penanganan ruas Tolala–Porehu–Batu Putih sepanjang kurang lebih 40 kilometer diupayakan melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun 2026 yang diusulkan Pemprov. Apabila tidak disetujui, proyek tersebut akan dianggarkan melalui APBD Tahun 2027.
Kedua, optimalisasi sistem perpipaan air minum di Kecamatan Lambai. Kegiatan ini diajukan ke Dinas Bina Marga dan SDA, namun belum menjadi prioritas karena kebutuhan pembangunan jalan dinilai lebih mendesak. Upaya lanjutan melalui Dinas Cipta Karya juga belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
Ketiga, rehabilitasi rumah tidak layak huni di Desa Lawata, Kecamatan Pakue, sebanyak 30 unit. Tahun 2025, Pemprov hanya mampu mengalokasikan 20 unit untuk Kolaka Utara dari total 200 unit yang dibagi secara proporsional kepada 17 kabupaten/kota.
“Pekerjaan itu sudah selesai. Kolaka Utara termasuk lima besar kabupaten dengan alokasi terbanyak, senilai Rp1 miliar untuk 20 rumah,” jelas Andi Syahrir.
Keempat, rehabilitasi irigasi tambak di Pakue sepanjang dua kilometer. Pada 2026 dialokasikan anggaran perencanaan teknis sebesar Rp292 juta. Pembangunan fisik akan menyesuaikan hasil perencanaan teknis tersebut.
Kelima, pembangunan tambat labuh di Desa Lametuna (Kecamatan Kodeoha) dan Desa Bahari (Kecamatan Tolala). Disepakati bahwa Desa Bahari menjadi prioritas, dengan catatan menyesuaikan ketersediaan anggaran.
Ia menjelaskan, pembangunan tambat labuh merupakan kewenangan Pemprov dan diupayakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun pada 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak membuka menu DAK untuk tambat labuh nelayan.
Andi Syahrir juga mengungkapkan bahwa dana transfer pusat ke Pemprov Sultra yang bersumber dari dana bagi hasil pada 2026 hanya sekitar Rp200 miliar, turun signifikan dari Rp800 miliar pada 2025.
“Di sinilah Bapak Gubernur Andi Sumangerukka mengambil keputusan berbasis skala prioritas. Pendekatannya menyeluruh terhadap 17 kabupaten/kota, berdasarkan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. Beliau turun langsung memastikan mana yang didahulukan dan mana yang ditunda,” paparnya.
Di sektor perkebunan melalui APBN 2026, Kolaka Utara memperoleh alokasi 1,5 juta bibit kakao senilai Rp24 miliar, 200 ribu bibit kelapa dalam senilai Rp5 miliar, serta 50 ribu bibit pala senilai Rp655 juta.
Pada sektor pendidikan, melalui APBN 2026, empat sekolah di Kolaka Utara mendapatkan alokasi rehabilitasi, yakni SMAN 1 Porehu, SMAN 1 Batu Putih, SMAN 1 Kodeoha, dan SMKN 1 Kolaka Utara.
“Jangan mendikotomi antara APBN dan APBD. Semua membutuhkan proses dan perjuangan. APBN tidak turun dengan sendirinya tanpa upaya dan keberpihakan,” tegasnya.
(Kahar)
Kadis Kominfo Sultra: Semua Daerah di Sultra Spesial, Tidak Ada yang Dianaktirikan
