Chaneltimur.com. Sultra, Kendari- Maraknya Praktik Mafia Penyalahgunaan Dana Covid-19 yang terjadi berbagai daerah di indonesia sama halnya Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang di duga bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku
Menanggapi hal tersebut Pusat Kajian Hati Nurani Rakyat Sultra (Pusaka Gerhana Sultra) kembali melakukan aksi unjuk rasa jilid 5, pada tanggal 9 juli 2021 Di kantor Gubernur Sultra Dan di masa aksi yang berjumlah puluhan orang.
Pada saat menyampaikan orasi Untuk mempertanyakan tindak lanjut terkait dugaan korupsi anggaran covid-19 , Rahmat kobenteno selaku jendral lapangan mengatakan bahwa dinas kesehatan Provinsi Sultra telah lalai dalam penggunaan dana covid-19 yang dimana, ada beberapa hal yg dilakukan kepala dinas
1.Membuka rekening di bank sultra tanpa penetapan gubernur
2.Anggaran sebesar 3 milyar yang di kucurkan oleh BUD ke dinkes kami duga tidak jelas penggunaanya
3.Pembayaran insentif tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang Kesehatan yang belum dibayarkan.
Oleh karna hal itu sehingga kami kembali turun di jalan tutur rahmat selaku ketua Bidang Olahraga Bem Fkip saat di hubungi melalui via watssap.
“Di tempat lain Gustam selaku ketua Umum Pusaka Gerhana Sultra mengatakan aksi kami hari ini dijalan untuk mengawal dari pada anggaran dana covid19. Jelasnya”
Kata dia, Jadi atas kejadian itu kami duga anggaran covid 19 telah di selewengkan dan itu tentu melanggar UU no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa kejahatan korupsi yg dilakukan pada saat bencana alam,krisis ekonomi,dan sebagainya dapat di pidana mati.
Lanjut dia, Disamping itu insentif tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang belum dibayarkan Harus segera di bayarkan, karna ini bisa mempengaruhi kinerja, ujar gustam selaku eks ketua bem feb uho.
Gus juga menuturkan di aksi kami hari ini sebagai bukti komitmen dan konsistensi dalam perjuangan. Adapun Hasil yang dilakukan di kantor DPRD provinsi sultra ada beberapa kesepakatan yang di bangun bersama DPRD sultra, yakni RDP secara terbuka yang melibatkan seluruh stakeholder, ini kemudian bertujuan dilakukan guna mengetahui transparasi penggunaan anggaran covid-19 di dinas kesehatan.
Sebelum menutup orasinya Gustam menyampaikan sebenarnya kami telah memiliki itikad baik dalam proses pengawalan kasus ini, Agar menjadi pelajaran Demi perbaikan kinerja dari dinas kesehatan Provinsi sultra.
Gus Juga mengatakan banyaknya intervensi dari oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak menyurutkan niatnya Untuk tetap mengawal persoalan ini. bahkan kami akan kembali turun dengan masa aksi yang lebih besar Karna perlu di ketahui hanya kematian yang kemudian menghalangi perjuangan suci ini tutup gustam.
(Risman Rantau)
